NUSANEWS.CO.ID – SAMARINDA. Malam itu, kegelisahan menyelimuti keluarga kecil Mardiyah dan sang suami, M. Habibi Hasan. Di tengah rasa cemas menanti kelahiran buah hati pertama mereka, kabar tak terduga justru datang dari meja pendaftaran rumah sakit: kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinyatakan tidak aktif.
Padahal, selama ini kartu itu selalu digunakan untuk berobat. Pemeriksaan rutin ke puskesmas hingga rumah sakit berjalan tanpa kendala. Bahkan pada Maret 2026 lalu, layanan BPJS masih bisa dipakai seperti biasa. Namun Sabtu malam itu, harapan mereka seakan runtuh seketika.
Mardiyah yang tinggal di Jalan Rumbia Gang Rumbia 2, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, harus segera mendapat penanganan medis setelah mengalami tekanan darah tinggi saat hendak melahirkan. Dokter memutuskan proses persalinan dilakukan melalui operasi caesar demi keselamatan ibu dan bayi.
Di tengah situasi genting itu, Habibi harus berjuang mencari jalan keluar agar istrinya tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. “Padahal sebelumnya masih aktif. Istri saya rutin periksa di puskesmas dan rumah sakit,” ucap Habibi lirih mengenang malam penuh kepanikan tersebut.
Sebagai keluarga peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), mereka tak menyangka seluruh anggota keluarga dalam kartu keluarga mereka tiba-tiba dinonaktifkan pada bulan ini.
Habibi pun berkeliling mengurus berbagai persyaratan administrasi. Dari kantor kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hingga proses verifikasi ke Dinas Sosial yang memerlukan sejumlah ketentuan tambahan. Semua terasa berat bagi keluarga yang sedang menanti kelahiran anak.
Di tengah kebingungan itu, secercah harapan datang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin, bahkan turun langsung mengunjungi rumah keluarga tersebut pada Senin (5/5), didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Erni serta dr Ika.
Kunjungan itu bukan sekadar formalitas birokrasi. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa negara tidak membiarkan warganya menghadapi kesulitan sendirian.
“Prinsipnya, seluruh masyarakat Kaltim harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika kepesertaan tidak aktif dan belum ditangani kabupaten/kota, maka provinsi akan membantu mengaktifkan,” tegas dr Jaya.
Ia memastikan masyarakat tak perlu takut kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Bahkan menurutnya, warga cukup membawa KTP untuk mendapatkan bantuan penanganan di tingkat provinsi.
“Kalau di provinsi, syaratnya cukup KTP. Kita ingin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.
Bagi Habibi, bantuan itu terasa begitu berarti.
Pria yang baru tiga bulan kembali dari menempuh pendidikan di pondok pesantren di Bangil, Jawa Timur tersebut tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang sederhana, perhatian pemerintah menjadi kekuatan baru bagi mereka.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Ini sangat luar biasa bagi kami,” katanya penuh syukur.
Kini, di rumah sederhana mereka di Samarinda Ilir, tangis bayi laki-laki yang baru lahir membawa suasana berbeda. Di balik perjuangan panjang dan kecemasan yang sempat menyelimuti keluarga kecil itu, hadir harapan baru—bahwa di saat masyarakat berada dalam titik paling sulit, masih ada tangan yang datang membantu dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri. (mei)
