NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Hal tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/03/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian pola kerja tidak boleh mengganggu operasional pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah).
Menurutnya, kantor pelayanan harus tetap beroperasi agar kebutuhan masyarakat terkait layanan pertanahan tetap terpenuhi. Selain itu, Nusron juga mengingatkan bahwa sejumlah Kantah biasanya tetap membuka layanan akhir pekan melalui program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan) pada Sabtu dan Minggu.
Dalam rapat tersebut, Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, meminta para pimpinan di lingkungan ATR/BPN untuk menyesuaikan pengaturan layanan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Penyesuaian ini dinilai penting, terutama di daerah yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat menjelang libur Idulfitri. Ia juga menekankan agar daerah yang menjadi tujuan mudik tetap menyediakan pelayanan pertanahan dengan target penyelesaian berkas yang jelas.
Dalam kesempatan yang sama, rapat juga membahas progres penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional. Nusron meminta sejumlah pejabat terkait, termasuk Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, serta para Direktur Jenderal untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan melalui pertemuan daring.
Langkah tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian berkas layanan sebelum kebijakan WFA diberlakukan dan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pada April 2026.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa jumlah berkas layanan pertanahan yang tertunda terus mengalami penurunan sejak akhir 2025.
Ia menyebutkan bahwa pada periode 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026 terjadi penurunan signifikan di sejumlah daerah. Di Jawa Barat, misalnya, jumlah berkas yang tertunda berhasil ditekan hingga 66 persen, sementara di Jawa Timur mencapai penurunan sekitar 58 persen.
Penurunan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (*/adv/me)
#KantahKabBulungan
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
