NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Timor-Leste dalam penguatan sistem administrasi dan pengelolaan pertanahan. Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan delegasi Ministry of Justice Timor-Leste di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai sistem pertanahan di Indonesia sekaligus membahas peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam pertemuan itu, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang. Salah satu fokus utama kementerian adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua proses tersebut menjadi fondasi penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Ossy menyebut, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste. Karena itu, Kementerian ATR/BPN terbuka untuk memperluas pertukaran pengetahuan, terutama terkait penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data, hingga transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, delegasi Timor-Leste juga menyoroti sejumlah aspek teknis, khususnya penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menjelaskan mekanisme pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara itu, Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, mengapresiasi kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Paulo yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, juga berharap komunikasi dan koordinasi kedua negara dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan bermanfaat, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (*/adv/rif)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia












