NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA . Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan. Selain itu, ia mengusulkan agar rakor digelar secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan aparat penegak hukum.
Dua rekomendasi tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana pertanahan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.
“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, pelaksanaan rakor secara berjenjang penting karena pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Kepala desa dan perangkat desa dinilai memiliki peran strategis karena memahami riwayat serta kondisi tanah di wilayahnya, termasuk dalam proses penerbitan surat keterangan terkait pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.
Karena itu, Nusron mendorong Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi administrasi pertanahan kepada kepala desa serta petugas penerbit surat keterangan di desa.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada Kapolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” katanya.
Sementara itu, terkait alih fungsi lahan, Nusron menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh hanya berfokus pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup aspek pemanfaatan dan penggunaan tanah (land use).
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut terjadi akibat alih fungsi lahan secara sepihak, termasuk dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengancam keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.
“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Nusron kembali mengingatkan pentingnya peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan. Sinergi diharapkan tidak hanya terjalin di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten/kota dan desa agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Nusron melalui pemukulan gong. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. (*/ADV/RIF)
*kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia












