NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi sinergi kepolisian, kejaksaan, dan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dalam mencegah dan menangani tindak pidana pertanahan. Apresiasi tersebut diberikan melalui penyematan pin dan penyerahan piagam penghargaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nusron mengatakan, keberhasilan penanganan kasus pertanahan, termasuk pencapaian target operasi, tidak terlepas dari kerja sama lintas lembaga, terutama kepolisian dan kejaksaan.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, pin penghargaan atas dukungan terhadap upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 75 penerima atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Penerima terdiri atas kapolda, kepala kejaksaan tinggi (kajati), dan kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Adapun 25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Nusron berharap, sinergi antarlembaga tidak hanya diperkuat di tingkat provinsi, tetapi juga hingga jajaran paling bawah. Menurutnya, koordinasi yang intensif diperlukan untuk mendeteksi potensi tindak pidana pertanahan sejak dini sekaligus mengoptimalkan penanganannya.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, yang mewakili Kapolri. Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*/adv/rif)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia












