NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi peran strategis Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas sistem penilaian tanah nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI yang digelar pada Senin (23/02).
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa MAPPI memiliki posisi penting sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Menurutnya, pembinaan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional yang kredibel dan terpercaya.
“Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Wamen Ossy.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan ini diikuti oleh anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.
Wamen Ossy menilai webinar tersebut sebagai bentuk nyata komitmen MAPPI dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penilai pertanahan. Ia berharap forum ini mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.
Dalam paparannya, ia juga menyoroti sejumlah kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian, strategi penyelesaiannya, serta langkah-langkah mitigasi risiko kerja yang berpotensi dihadapi profesi penilai. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kokoh dan dapat diterima secara luas.
“Kami dari pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, serta penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmen organisasinya untuk memperluas kerja sama lintas sektor. Menurutnya, perlindungan profesi penilai bukan hanya demi kepentingan anggota, tetapi juga untuk menjamin kepentingan publik.
Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, serta kalangan akademisi, guna membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindungi secara hukum.
Webinar ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi demi mewujudkan sistem penilaian nasional yang berintegritas, akuntabel, dan mendukung pelayanan pertanahan yang modern serta berkelas dunia. (*adv/me)
#Kantah Kabupaten Bulungan
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
