NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun pola pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan pengembangan dan pembinaan SDM menjadi kunci untuk memitigasi risiko ketimpangan kompetensi dan pengetahuan di lingkungan organisasi.
“Peran pengembangan dan pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan. Kita memiliki SDM dengan berbagai jabatan, latar belakang pendidikan, serta tugas yang bertambah, sementara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan juga semakin tinggi,” ujar Dalu Agung dalam Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 pegawai yang terdiri dari PNS dan PPPK. Kondisi tersebut, menurut Dalu Agung, menuntut pembangunan kelembagaan yang dilakukan secara serius dan terperinci sesuai dengan potensi setiap pegawai.
Ia menekankan pentingnya pemetaan karakteristik pegawai hingga tingkat kantor pertanahan, baik yang bertugas di loket pelayanan maupun pada pekerjaan teknis dan ketatausahaan.
“Ini penting kita bahas agar penempatan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai persoalan organisasi kerap berawal dari isu SDM. Untuk itu, BPSDM membentuk assessment center sebagai dasar penyusunan profil pegawai dan penentuan pelatihan yang dibutuhkan.
“Assessment center ini menjadi dasar untuk pengembangan kompetensi, baik manajerial maupun teknis,” kata Agustyarsyah.
Ia menambahkan, pada Mei 2026 pihaknya menyiapkan proyek percontohan kantor model di tiga kantor pertanahan. Model tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi ratusan kantor pertanahan lainnya.
“Kita sudah memetakan kondisinya, profil SDM-nya, serta pelatihan yang diperlukan. Model kantor ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” pungkasnya. (*/dim/adv)
#KantahKabupatenMalinau
