NUSANEWS.CO.ID- JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Langkah ini disebut sebagai strategi penting untuk mempercepat proses perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau 300 RDTR bisa terpenuhi, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Sebab melalui RDTR yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), Service Level Agreement (SLA)-nya bisa hanya dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Dari total 646 RDTR yang telah disusun, sebanyak 428 sudah terhubung ke OSS. “Sisanya, targetnya bulan ini semua harus sudah terintegrasi,” tambahnya.
Terkait progres RDTR lintas sektor, Menteri Nusron memaparkan ada 47 RDTR yang telah disusun, 34 RDTR telah mendapat Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR dalam tahap penetapan daerah. Artinya, terdapat tambahan 83 RDTR yang kini masih dalam proses. Untuk mendukung percepatan, Kementerian ATR/BPN juga mendapat pembiayaan (loan) dari World Bank melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) guna menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memetakan daerah prioritas penyusunan RDTR. Peta dasar skala 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Jawa ditargetkan rampung tahun ini. Sebelumnya, BIG telah menyelesaikan peta dasar Pulau Sulawesi pada 2024. Selanjutnya, Pulau Sumatra akan digarap pada 2026, disusul Maluku, NTB, dan NTT pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan agar RDTR diprioritaskan di wilayah pusat ekonomi. “Contohnya di Sulawesi, bagian utara Jawa, serta Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau, karena menjadi perhatian para investor,” jelas Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, bersama jajaran, serta sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (ME)
