KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Tak Cukup Rumah Layak, ATR/BPN Pastikan Tanah Warga Bersertipikat Gratis

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Memiliki rumah layak huni belum cukup jika tanah yang ditempati belum memiliki kepastian hukum. Karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat program Bedah Rumah dengan memfasilitasi sertipikasi tanah gratis bagi masyarakat penerima manfaat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui perbaikan kondisi hunian, tetapi juga perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.

Komitmen itu ditunjukkan saat Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, meninjau tiga rumah warga hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).

Andi Tenri Abeng mengatakan, kepastian hukum atas tanah menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam program peningkatan kualitas hunian masyarakat.

“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujarnya, didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

Melalui program tersebut, masyarakat penerima manfaat Bedah Rumah berkesempatan memperoleh fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Fasilitas ini mencakup tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, hingga tanah yang masih beralas girik.

Menurut Andi, pelaksanaan program membutuhkan kolaborasi kuat lintas kementerian dan lembaga agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” katanya.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program Bedah Rumah dirancang melalui kerja sama berbagai pihak. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki peran dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, mulai dari perbaikan rumah, legalitas tanah, hingga peningkatan ekonomi keluarga.

“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama-sama. Kita membangun superteam bukan superman,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (31/10/2026), Andi Tenri Abeng juga meninjau pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah.

Kolaborasi ini diharapkan tidak sekadar menghadirkan rumah yang lebih layak, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga. (adv/dim/*)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN