NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Program Bedah Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah kini diperkuat dengan pemberian kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penerima manfaat program tersebut juga mendapat fasilitas pengurusan sertipikat tanah secara gratis.
Komitmen itu terlihat saat Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau hasil renovasi tiga rumah warga di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Andi Tenri Abeng mengatakan, perbaikan rumah perlu diiringi dengan kepastian hukum atas tanah agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih menyeluruh.
“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujarnya.
Melalui program kolaborasi ini, masyarakat penerima bantuan Bedah Rumah dapat memperoleh fasilitas sertipikasi tanah tanpa biaya. Fasilitas tersebut mencakup sejumlah kategori tanah, mulai dari tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, hingga tanah yang masih beralas girik.
Andi menilai, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antarkementerian dan lembaga. Sebab, persoalan hunian masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut legalitas kepemilikan tanah dan kesejahteraan keluarga.
“Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, program Bedah Rumah merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya memperbaiki rumah, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui akses pembiayaan dan pendampingan usaha.
“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama-sama. Kita membangun superteam bukan superman,” ungkap Maruarar.
Sebelumnya, pada Sabtu (31/10/2026), Andi Tenri Abeng juga meninjau pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat penerima manfaat Bedah Rumah.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, mulai dari hunian yang layak, kepastian hukum atas tanah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. (*/adv/rif)
#kantahkabbulungan
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












