NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Perluasan pendaftaran tanah dan pembenahan sistem administrasi pertanahan menjadi fokus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Didukung Bank Dunia, program periode 2025–2029 ini menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan ILASPP memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi serta berkelanjutan.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah ini bertujuan menghubungkan data dari berbagai instansi agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan pertanahan.
Pelaksanaan ILASPP juga membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan tersedianya data yang saling terhubung serta mendukung pelaksanaan program sesuai target.
Dalu menegaskan, keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada komitmen pemerintah dan efektivitas koordinasi seluruh pihak yang terlibat.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Melalui ILASPP, pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain memperluas cakupan pendaftaran tanah, program ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendorong penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan.
Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP turut dihadiri Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice, Willem van der Muur. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN juga mengikuti pertemuan tersebut secara daring dan luring. (*/adv/rif)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000












