KALTARANusantaraPARIWARAUtama

53.431 Bidang Tanah Wakaf Bersertipikat, ATR/BPN Perkuat Kepastian Hukum

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA . Perlindungan aset keagamaan menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, sebanyak 53.431 bidang tanah wakaf telah disertipikasi sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan menjaga keberlanjutan pemanfaatan tanah untuk kepentingan ibadah, pendidikan, serta kegiatan sosial.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja ATR/BPN, Ana Anida, mengatakan sertipikasi tanah wakaf merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan sekaligus melindungi aset yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

“Sebanyak 53.431 bidang tanah wakaf telah disertipikasi dalam dua tahun Kabinet Merah Putih. Capaian ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tertib administrasi pertanahan dan mendorong perlindungan terhadap tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ujar Ana dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, estimasi jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 522.026 bidang. Dari total tersebut, sebanyak 313.142 bidang atau sekitar 60 persen telah memiliki sertipikat. Artinya, masih terdapat tanah wakaf yang memerlukan proses pendaftaran untuk memperoleh kepastian hukum.

Tanah wakaf tersebut tersebar dalam berbagai peruntukan, mulai dari masjid, musala, pesantren, makam, hingga fasilitas lain yang menunjang kebutuhan keagamaan dan sosial masyarakat.

Selain tanah wakaf, ATR/BPN juga mencatat sekitar 101.465 bidang tanah rumah ibadah di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 75.722 bidang atau sekitar 74,6 persen telah bersertipikat.

Data tersebut menunjukkan bahwa upaya legalisasi aset keagamaan masih perlu terus diperkuat. Sertipikat tanah menjadi dokumen penting untuk memberikan kepastian hukum atas status dan hak tanah, sekaligus membantu mencegah potensi persoalan pertanahan di kemudian hari.

Untuk mempercepat proses pendaftaran, Kementerian ATR/BPN menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama serta berbagai organisasi keagamaan. Kolaborasi ini difokuskan pada dukungan kelengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertipikasi tanah wakaf dan tanah rumah ibadah.

Ana berharap sinergi lintas lembaga tersebut dapat mempercepat penyelesaian pendaftaran tanah sehingga semakin banyak aset keagamaan yang terlindungi secara hukum.

“Dengan koordinasi yang baik, proses pendaftaran diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga semakin banyak tanah wakaf yang memperoleh kepastian hukum dan dapat terus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui percepatan sertipikasi, ATR/BPN mendorong agar tanah wakaf tidak hanya terlindungi secara administratif, tetapi juga dapat terus memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat sesuai dengan tujuan peruntukannya. (*/ADV/RIF)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN