KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Wamen Ossy Dorong Pengendalian Risiko ATR/BPN Lebih Terukur Berbasis Data

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan transformasi digital. Pendekatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal, mendeteksi potensi masalah sejak dini, serta memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang berjalan lebih cepat, aman, dan akuntabel.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan pengelolaan risiko perlu bergeser dari pola pengendalian yang bersifat reaktif menjadi pendekatan berbasis data dan peringatan dini. Hal itu disampaikannya saat membuka Seminar GRC Tahun 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

“Saya berharap melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance atau GRC ini dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini,” ujar Ossy.

Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi dengan pembenahan proses bisnis, termasuk kejelasan kewenangan, validasi data, pemisahan fungsi, dan mekanisme pengendalian. Digitalisasi, kata dia, tidak otomatis menghilangkan risiko apabila proses yang mendasarinya masih memiliki kelemahan.

Dalam pelayanan peralihan hak atas tanah, misalnya, percepatan proses harus tetap diimbangi dengan verifikasi yang andal, keabsahan dokumen, keamanan data, serta keterlacakan setiap tahapan pelayanan.

“Pelayanan yang cepat, tetapi mengandung risiko hukum bukanlah pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pengendalian yang terlalu berlebihan hingga melumpuhkan pelayanan juga bukan manajemen risiko yang baik. Di sinilah diperlukan keseimbangan antara kecepatan, kepastian, dan pengendalian,” tegasnya.

Seminar bertema Transformasi Melayani Lebih Pasti: Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Melalui Integrasi Governance, Risk, and Compliance tersebut menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman jajaran ATR/BPN mengenai penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam setiap proses bisnis kementerian.

Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Muhammad, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan menghimpun rekomendasi yang relevan bagi kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang, sekaligus mendorong pertukaran pengetahuan serta praktik terbaik dalam pengelolaan risiko.

Ia menambahkan, sinergi antarunit kerja perlu terus diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih selaras, tumpang tindih proses dapat diminimalkan, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas semakin meningkat.

Kesadaran terhadap risiko, lanjutnya, harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, pelaksanaan pengendalian, hingga evaluasi.

Seminar GRC Tahun 2026 turut menghadirkan Founder and Principal CRMS Indonesia, Antonius Alijoyo, serta Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hery Subowo, sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring, serta 34 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi secara daring. (ADV/RIF/*)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN