KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Wamen ATR/BPN: Integrasi Data Tanah dan Tata Ruang Penting untuk Perkuat Kepastian Nilai Tanah

KANTAH KAB NUNUKAN – JAKARTA.  Integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih terpadu dan akurat. Integrasi tersebut diperlukan untuk mendukung penyelesaian persoalan tata ruang dan wilayah sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi serta perkembangan nilai ekonomi tanah.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (8/10/2026).

Dalam seminar bertajuk Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy tersebut, Ossy menekankan pentingnya menyatukan berbagai informasi pertanahan yang selama ini masih tersebar dalam sistem dan basis data masing-masing.

Menurutnya, data hak atas tanah, pemanfaatan ruang, rencana tata ruang, infrastruktur, dan nilai tanah harus saling terhubung agar dapat memberikan informasi yang utuh mengenai suatu bidang tanah.

“Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Ossy.

Ia menjelaskan, integrasi tersebut penting karena perubahan nilai tanah tidak hanya ditentukan oleh luas atau kondisi fisik bidang tanah. Nilai ekonomi tanah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, hingga perubahan tata ruang.

“Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi,” jelasnya.

Ossy menilai, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan agar perubahan nilai tanah dapat dibaca secara lebih komprehensif. Dengan demikian, informasi nilai tanah tidak hanya menjadi acuan untuk menentukan nilai suatu bidang, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis perkembangan kawasan dan dampak pembangunan terhadap perekonomian wilayah.

Dalam hal ini, profesi penilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dukungan data yang terintegrasi juga dapat membantu pemerintah memahami konsekuensi ekonomi dari kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur.

Ossy mengingatkan, kualitas data yang baik tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila setiap jenis informasi masih berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, keterhubungan data menjadi kebutuhan penting dalam membangun ekosistem informasi pertanahan yang terpadu.

“Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini,” tegasnya.

Melalui integrasi tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya mengetahui lokasi suatu bidang tanah, tetapi juga memahami status kepemilikannya, pemanfaatan yang diperbolehkan, serta perkembangan nilai ekonominya.

Seminar nasional ini turut menghadirkan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang membuka kegiatan. Peserta berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah. (*/ADV/DIM)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN