NUSANEWS.CO.ID – BULUNGAN. Upaya memperkuat kepastian hukum dan pengamanan aset negara di Kalimantan Utara terus dilakukan. Sebanyak tujuh bidang tanah milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kini telah bersertipikat. Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Utara, Ade Chandra Wijaya didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Husen beserta jajaran, Kamis (15/10/2026).
Sertipikasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan aset tanah milik pemerintah memiliki kepastian hukum dan tertib administrasi. Dengan adanya sertipikat, status hak atas tujuh bidang tanah tersebut memiliki bukti hukum yang jelas sehingga pengamanan aset negara dapat dilakukan secara lebih optimal.
Selain memperkuat legalitas, sertipikasi tanah juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi sengketa, penguasaan tanpa hak, maupun persoalan administrasi pertanahan di kemudian hari. Kejelasan status aset diharapkan mendukung pengelolaan dan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyelesaian sertipikasi tersebut sekaligus mencerminkan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Sebagai lembaga yang memiliki tugas strategis dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, BPKP memerlukan pengelolaan aset yang tertib untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Karena itu, kepastian hukum atas tanah milik negara menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan sertipikasi aset pemerintah melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi. Dengan legalitas yang jelas, aset negara diharapkan semakin terlindungi, terdata dengan baik, dan dapat dikelola secara optimal untuk mendukung kepentingan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. (adv/*/dim)
#kantakabbulungan
#kementerianATR/BPN












