KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Target LP2B Tercapai Lebih Cepat, ATR/BPN Perkuat Dukungan Pembangunan KSPEAN

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Target perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) secara nasional berhasil dicapai lebih cepat dari jadwal. Capaian ini menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mempercepat pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi prioritas.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengungkapkan bahwa penetapan LP2B secara nasional telah mencapai 87,98 persen. Sementara itu, empat provinsi yang menjadi lokasi prioritas KSPEAN, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan, juga telah memenuhi target minimal 87 persen.

Hal tersebut disampaikan Ossy dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98 persen. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87 persen,” ujarnya.

Menurut Ossy, capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan minimal 87 persen LP2B pada 2029. Dengan demikian, target tersebut berhasil dipenuhi tiga tahun lebih awal berkat sinergi Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Tak hanya dari sisi ketersediaan lahan, Kementerian ATR/BPN juga memastikan kesiapan tata ruang di empat provinsi tersebut. Saat ini, RTRW Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku. Sedangkan RTRW Kalimantan Tengah masih dalam proses revisi berkala 10 tahunan.

Percepatan revisi RTRW Kalimantan Tengah menjadi salah satu fokus agar perencanaan pembangunan kawasan dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah kabupaten/kota juga terus didorong.

Adapun kebutuhan RDTR di empat provinsi tersebut meliputi 32 RDTR di Sumatra Selatan, 25 RDTR di Kalimantan Tengah, 25 RDTR di Kalimantan Selatan, serta empat RDTR di Papua Selatan.

“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” jelas Ossy.

Kementerian ATR/BPN selanjutnya akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian kebutuhan tata ruang, terutama di Kalimantan Tengah.

Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, tersebut dihadiri para wakil menteri dan wakil kepala lembaga terkait. Pertemuan akan dilaksanakan secara berkala untuk mengawal percepatan pembangunan KSPEAN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan menyusun masterplan pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas. Kawasan pertanian nantinya direncanakan memanfaatkan lahan rusak dan tidak produktif yang masih dapat dioptimalkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air nasional. (*/adv/rif)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

 

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN