KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Sosialisasi Program Strategis ATR/BPN di Nunukan, Deddy Sitorus Serahkan Sertipikat Tanah kepada Warga

NUSANEWS.CO.ID – NUNUKAN.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sosialisasi program strategis nasional sekaligus mendorong percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN yang digelar di Kantor Bupati Nunukan, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Utara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan ini dipimpin langsung Anggota Komisi II DPR RI,  Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan diikuti sekitar 100 peserta. Acara dipandu moderator Ricky Yosua Christian.

Kegiatan diawali dengan sambutan Bupati Nunukan yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin  Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Deddy Sitorus, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Utara  Ade Chandra Wijaya serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Noor Arifin.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan sertipikat tanah secara simbolis kepada tujuh perwakilan masyarakat Kabupaten Nunukan. Penyerahan dilakukan oleh Deddy Sitorus, didampingi Kepala Kanwil BPN Kaltara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, dan Asisten I Setda Kabupaten Nunukan.

Para penerima sertipikat berasal dari Desa Binalawan, Desa Sungai Nyamuk, Kelurahan Tanjung Harapan, Desa Tanjung Karang, dan Kelurahan Mansapa.

Dalam pemaparannya, Ade Chandra Wijaya menyoroti sejumlah persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah Kalimantan Utara, khususnya terkait sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang hingga kini belum diambil oleh pemohon.

Selain itu, ia menjelaskan berbagai kendala sertipikasi tanah yang berada di wilayah konsesi kehutanan maupun kawasan transmigrasi. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN agar hak masyarakat atas tanah dapat memperoleh kepastian hukum.

Ade Chandra juga mengimbau masyarakat yang sertipikatnya telah terbit agar segera mengambil dokumen tersebut di Kantor Pertanahan. Masyarakat turut didorong memanfaatkan layanan pengaduan melalui WhatsApp serta akun Instagram resmi Kantor Pertanahan sebagai sarana memperoleh informasi maupun menyampaikan keluhan terkait pelayanan pertanahan.

“Kami mengimbau masyarakat yang sertipikat tanahnya telah terbit, khususnya melalui program PTSL tahun 2017, tetapi belum diambil, agar segera mendatangi Kantor Pertanahan. Sertipikat tersebut merupakan dokumen penting yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah,” jelas Ade Chanda Wijaya.

Terkait kendala sertipikasi tanah, ia mengatakan, persoalan tanah di kawasan konsesi kehutanan maupun kawasan transmigrasi membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN agar berbagai kendala tersebut dapat dicarikan solusi.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Noor Arifin memaparkan materi mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN, termasuk prosedur pendaftaran tanah, penyelesaian persoalan pertanahan, serta akses terhadap layanan pengaduan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin transparan, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (*/adv/mei)

#kantahkabnunukan