KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, ATR/BPN Perkuat Pemberantasan Mafia Tanah

NUSANEWS.CO.ID- JAKARTA.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengapresiasi dukungan dan kolaborasi kepolisian serta kejaksaan dalam upaya mencegah dan menuntaskan tindak pidana pertanahan. Sinergi lintas lembaga tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan kasus pertanahan, termasuk pemberantasan praktik mafia tanah.

Apresiasi itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melalui pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin kepada jajaran kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari sejumlah provinsi. Penghargaan diberikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Nusron menegaskan, keberhasilan pelaksanaan target operasi tindak pidana pertanahan tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan dan kejahatan di bidang pertanahan.

Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang selama ini telah bekerja bersama dalam mendukung pencapaian target operasi penanganan tindak pidana pertanahan.

Dalam kegiatan tersebut, penyematan pin juga diberikan kepada sejumlah pejabat dan personel yang dinilai berkontribusi dalam upaya pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan. Di antaranya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Selain itu, sebanyak 75 penerima penghargaan memperoleh pin atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Mereka terdiri atas unsur Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kanwil BPN dari 25 provinsi di Indonesia.

Salah satu provinsi yang masuk dalam daftar penerima penghargaan tersebut adalah Kalimantan Timur. Selain itu, Kalimantan Utara juga tercatat sebagai daerah penerima apresiasi atas kontribusi dalam penanganan tindak pidana pertanahan.

Ke depan, Nusron berharap koordinasi dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga jajaran di tingkat bawah. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan deteksi dini sekaligus mencegah munculnya tindak pidana pertanahan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Ia juga meminta seluruh pihak meningkatkan intensitas kerja sama agar upaya pencegahan dan penanganan kejahatan pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*/ADV/DIM)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN