NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kamis–Jumat, 12–13 November 2026, bertempat di Hotel The Grand Platinum Jakarta, Jakarta Pusat.
Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan diwakili oleh Mochamad Febryawan Jauhari, S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Keikutsertaan ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dalam memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Rapat koordinasi ini melibatkan para Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah BPN se-Indonesia, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah, serta Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026.
Salah satu fokus utama kegiatan adalah evaluasi terhadap hasil penanganan Target Operasi (TO) tindak pidana pertanahan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus pertanahan di berbagai wilayah Indonesia.
Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam membangun langkah penanganan tindak pidana pertanahan yang lebih terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat kapasitas penanganan permasalahan pertanahan, serta mengoptimalkan upaya pencegahan dan penyelesaian kasus pertanahan di wilayah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.
Dengan penguatan kolaborasi bersama aparat penegak hukum, diharapkan berbagai permasalahan pertanahan dapat ditangani secara lebih efektif dan profesional guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan. (Adv/*/rif)
#kantahkabbulungan
Melayani, Profesional, Terpercaya.












