NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Program Reforma Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Buktinya, jumlah kepala keluarga (KK) penerima fasilitas pendampingan usaha meningkat 26 persen, dari 28.100 KK pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada Oktober 2025–Oktober 2026.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada sertipikasi dan redistribusi tanah, tetapi juga memastikan tanah yang diterima masyarakat dapat dikelola secara produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi.
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, mengatakan pendampingan usaha merupakan salah satu bentuk penataan akses yang dilakukan ATR/BPN untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi dari tanah yang dimiliki.
“Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga (KK) pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025–Oktober 2026,” ungkap Embun dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan agar tanah hasil redistribusi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi modal produktif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Melalui pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan redistribusi tanah, ATR/BPN berupaya membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.
Selain memperluas pendampingan usaha, penguatan Reforma Agraria juga dilakukan melalui hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada 2026. Regulasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai hambatan dan kebuntuan sektoral yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Embun menyebut, kehadiran regulasi tersebut menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tanah, terutama petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, serta kelompok ekonomi lemah lainnya.
“Disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026 menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah lainnya,” terangnya.
Dengan penguatan regulasi tersebut, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan semakin terintegrasi melalui dua pendekatan utama, yakni penataan aset dan penataan akses.
Penataan aset mencakup penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Sementara penataan akses diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tanah yang dimiliki mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
Dengan demikian, Reforma Agraria tidak berhenti pada pembagian atau legalisasi tanah, tetapi menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adv/*/rif)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












