NUSANEWS.CO.ID – SAMARINDA. Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda melakukan inspeksi terhadap sejumlah fasilitas pelayanan rumah sakit, Jumat (26/6). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Kalimantan Timur yang sebelumnya meninjau langsung kondisi layanan di rumah sakit rujukan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu.
Peninjauan dipimpin Ketua Dewas RSUD AWS, Dr. Syahrir A. Pasinringi, bersama anggota Dewas dr. Ronny Setiawaty. Turut mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD AWS dr. Mazniati, Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan Masitah, serta Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD) dr. Mulyono.
Ketua Dewas RSUD AWS, Dr. Syahrir A. Pasinringi, menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan untuk memetakan berbagai kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Ia menyebutkan, saat melakukan kunjungan beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Timur meninjau sejumlah unit pelayanan, mulai dari jalur darurat, Stroke Center, ruang Hemodialisis (HD), hingga Kedokteran Nuklir. Dari hasil peninjauan tersebut ditemukan beberapa fasilitas yang perlu segera dibenahi.
“Tujuannya agar masyarakat yang datang berobat mendapatkan pelayanan dengan fasilitas yang lebih nyaman,” ujarnya.
Menurut Syahrir, sebagian besar gedung RSUD AWS telah berusia cukup lama sehingga membutuhkan pembenahan secara bertahap. Meski tidak seluruhnya berupa renovasi besar, perbaikan fasilitas penunjang dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan pasien.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah ruang Hemodialisis yang membutuhkan tambahan pendingin ruangan, televisi, serta kelengkapan pendukung lainnya. Saat ini seluruh kebutuhan masih dalam proses inventarisasi sebelum ditetapkan sebagai prioritas penganggaran.
Untuk kebutuhan renovasi ringan maupun pengadaan fasilitas penunjang, rumah sakit dapat memanfaatkan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dana tersebut bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit sehingga proses penggunaannya dinilai lebih fleksibel dibandingkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Perbaikan ringan maupun penggantian peralatan bisa menggunakan dana BLUD sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan lebih cepat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas,” jelasnya.
Syahrir menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas RSUD AWS. Komitmen tersebut ditunjukkan oleh dukungan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah untuk mempercepat pembenahan fasilitas maupun peningkatan mutu layanan rumah sakit.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD AWS dr. Mazniati memastikan upaya peningkatan fasilitas tidak akan menunggu hingga pelayanan dipindahkan ke gedung baru yang direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun depan.
Menurutnya, berbagai perbaikan yang memungkinkan dilakukan saat ini akan segera direalisasikan agar pasien dan keluarga tetap memperoleh kenyamanan selama menjalani perawatan.
“Kami ingin masyarakat merasakan manfaatnya sejak sekarang. Apa yang bisa dibenahi akan segera kami kerjakan tanpa harus menunggu proses relokasi,” katanya.
Mazniati juga menjelaskan bahwa gedung lama tetap akan dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung setelah operasional gedung baru berjalan.
Terkait rencana renovasi Instalasi Gawat Darurat (IGD), pihak rumah sakit bersama Dewan Pengawas tengah menyusun perencanaan teknis. Jika proses renovasi mengharuskan pembongkaran bangunan, pelayanan IGD sementara akan dipindahkan ke Gedung Sakura sebagaimana pernah diterapkan pada 2018.
Ia mengakui keterbatasan anggaran membuat seluruh kebutuhan belum dapat dipenuhi dalam waktu bersamaan. Saat ini sebagian besar anggaran rumah sakit masih dialokasikan untuk belanja obat dan belanja pegawai, sehingga belanja modal harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Karena itu, manajemen RSUD AWS akan mengutamakan pembenahan pada fasilitas yang paling mendesak terlebih dahulu. Perbaikan lainnya akan dilaksanakan secara bertahap seiring tersedianya anggaran, dengan tujuan menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap optimal sambil menunggu operasional gedung baru. (mei)
