KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Layanan PERINTIS 10 Hari Diperluas, Tiga Kantah di Kaltim Masuk Pelaksana

NUSANEWS.CO.ID -SAMARINDA. Kabar baik bagi masyarakat yang tengah mengurus peralihan hak atas tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari ke 95 Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia.

Perluasan layanan tersebut mulai diterapkan bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026, Kamis (24/9).

Dari 78 Kantah yang masuk dalam tahap kedua implementasi, terdapat tiga Kantah di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengatakan sebelumnya layanan PERINTIS 10 Hari telah diuji coba di 17 Kantah sejak 17 Agustus 2026.

“Bertepatan dengan HANTARU, layanan PERINTIS 10 Hari sudah diimplementasikan di 95 Kantah. Sebelumnya, layanan ini sudah diuji coba di 17 Kantah dimulai sejak 17 Agustus lalu,” ujar Uunk di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (25/9).

Menurutnya, perluasan layanan tersebut merupakan bagian dari target Kementerian ATR/BPN agar PERINTIS 10 Hari dapat diterapkan secara nasional mulai 1 Januari 2027.

Pada tahap kedua, terdapat tambahan 78 Kantah yang tersebar di 19 provinsi. Kementerian ATR/BPN menargetkan hingga akhir 2026 layanan tersebut dapat berjalan di Kantah seluruh Indonesia.

PERINTIS 10 Hari merupakan layanan yang mengintegrasikan proses peralihan hak atas tanah dengan melibatkan tiga pihak, yakni pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Kantor Pertanahan.

Prosesnya dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah dengan batas waktu maksimal tiga hari.

Apabila dalam jangka waktu tersebut BPHTB tidak diverifikasi, permohonan dianggap disetujui melalui mekanisme fiktif-positif.

Tahap kedua adalah pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT yang ditargetkan selesai maksimal dua hari. Selanjutnya, berkas permohonan diproses di Kantor Pertanahan dengan batas waktu paling lama lima hari.

Dengan skema tersebut, keseluruhan proses peralihan hak atas tanah ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 10 hari.

Uunk menyebut keberhasilan implementasi PERINTIS 10 Hari tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, PPAT dan Kantor Pertanahan.

Kolaborasi ketiga pihak dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan target waktu layanan dapat dipenuhi dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

PERINTIS 10 Hari merupakan salah satu transformasi layanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kepastian waktu pelayanan pertanahan.

Selain PERINTIS, Kementerian ATR/BPN juga menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari.

Hingga kini, layanan Pengukuran Terjadwal telah diterapkan di 495 Kantah atau sekitar 96,3 persen dari seluruh Kantah di Indonesia.

Kementerian ATR/BPN menargetkan berbagai transformasi tersebut dapat mendorong pelayanan pertanahan yang semakin cepat, terintegrasi dan memberikan kepastian waktu bagi masyarakat. (*/ADV/RIF)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

#PERINTIS10Hari

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN