KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Lampaui Target, LP2B Nasional Capai 87,63 Persen

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Upaya pemerintah menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, data LP2B yang diusulkan pemerintah daerah secara nasional telah mencapai 87,63 persen, melampaui target 87 persen yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 sekaligus memperingati 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

“LP2B secara nasional telah mencapai 87,63 persen, ini melampaui target 87 persen sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2029,” ujar Nusron.

Capaian tersebut menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian sekaligus memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam kebijakan pemerintah, penetapan LP2B ditargetkan meningkat secara bertahap, yakni 78 persen pada 2026, 81 persen pada 2027, 84 persen pada 2028, hingga mencapai minimal 87 persen pada 2029.

Meski target nasional telah terlampaui, Nusron menegaskan pekerjaan belum berhenti. Data LP2B yang telah diusulkan pemerintah daerah perlu segera diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTR), baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota.

Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses integrasi tersebut agar perlindungan lahan pertanian memiliki dasar tata ruang yang kuat.

“Saya kembali meminta dukungan penuh para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut,” katanya.

Menurut Nusron, integrasi LP2B ke dalam dokumen tata ruang juga menjadi bagian dari upaya menjadikan tata ruang sebagai pijakan utama dalam pembangunan.

“Setiap pembangunan harus mengacu kepada RTR agar pemanfaatan ruang berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha,” pungkasnya.

Dengan capaian 87,63 persen tersebut, pemerintah memiliki modal penting untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan capaian itu tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar terintegrasi dalam tata ruang dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. (*/adv/dim)

#kantahkabbulungan

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

Situs: atrbpn.go.id

PPID: ppid.atrbpn.go.id

WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000