NUSANEWS.CO. ID – JAKARTA. Integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat tata kelola pertanahan sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemanfaatan ruang dan wilayah.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya keterhubungan ketiga data tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Pertanahan yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Kamis (8/10/2026), secara daring.
Menurut Ossy, selama ini data pertanahan, tata ruang, dan nilai tanah masih kerap dikelola dalam sistem yang terpisah. Padahal, seluruh informasi tersebut berkaitan dengan bidang tanah yang sama dan diperlukan untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai kondisi serta potensi suatu wilayah.
Ia mendorong pengembangan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, mulai dari kebijakan Satu Peta (One Map), berlanjut ke Satu Bidang Tanah (One Parcel), hingga terbentuknya ekosistem informasi pertanahan terpadu (One Integrated Land Information Ecosystem).
“Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, nilai tanah tidak hanya ditentukan oleh luas atau lokasi, tetapi juga dipengaruhi aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, tata ruang, serta kepastian hukum. Karena itu, perubahan kondisi suatu kawasan dapat berdampak signifikan terhadap nilai ekonomis tanah meskipun bidang dan luas tanahnya tetap sama.
“Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, profesi penilai dinilai memiliki peran penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan nilai tanah. Informasi penilaian yang didukung data terintegrasi dapat dimanfaatkan untuk menganalisis perkembangan kawasan, mengukur dampak pembangunan infrastruktur, hingga memahami konsekuensi ekonomi dari kebijakan tata ruang.
Ossy mengingatkan, pengelolaan data yang terpisah berisiko membuat informasi mengenai status kepemilikan, pemanfaatan ruang, dan nilai ekonomi tanah tidak saling terhubung. Padahal, keterpaduan informasi diperlukan agar pengambilan keputusan di bidang pertanahan dan tata ruang dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
“Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang,” tegasnya.
Seminar nasional bertajuk Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy tersebut turut menghadirkan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang membuka kegiatan.
Seminar dilaksanakan secara daring dengan melibatkan peserta dari sejumlah kementerian dan lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah. (*/ADV/RIF)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












