NUSANEWS.CO.ID – BULUNGAN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Utara memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang dipimpin langsung Gubernur Kaltara, H. Zainal Paliwang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Selasa (3/11/2026).
Mengusung tema “Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Reforma Agraria”, rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan dan langkah strategis antarlembaga dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang lebih berkeadilan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran Kanwil BPN Kaltara, serta perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltara, Ade Chandra Wijaya memaparkan pelaksanaan Reforma Agraria sekaligus menekankan pentingnya keterlibatan berbagai sektor untuk mendukung keberhasilan program. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kaltara, Helmi, turut menyampaikan paparan mengenai kebijakan penataan ruang yang perlu diselaraskan dengan agenda pembangunan daerah.
Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria, terutama dalam mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses. Kedua aspek tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga mendorong pemanfaatan tanah secara produktif agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dapat diwujudkan.
Sebagai bentuk kesepakatan bersama, hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. Dokumen tersebut ditandatangani jajaran Forkopimda dan para kepala OPD Provinsi Kaltara serta mendapat persetujuan Gubernur Kaltara.
Penandatanganan berita acara ini menjadi landasan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti berbagai langkah strategis dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Kalimantan Utara.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan turut mendukung penguatan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan dan tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui penguatan sinergi dan pelaksanaan program yang berkelanjutan, Reforma Agraria diharapkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. (*/ADV/RIF)
#kantahkabbulungan
#kementerianbpn/atr












