KANTAH KAB NUNUKAN – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat progres positif dalam penanganan pengaduan masyarakat melalui program Lapor Mas Wapres. Dari total 611 aduan yang diterima sejak program tersebut dibuka, sebanyak 596 aduan telah ditindaklanjuti atau mencapai 94,67 persen.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Sementara itu, 15 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Uunk usai mengikuti rakor.
Ia menjelaskan, pengaduan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dapat segera dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan agar memperoleh respons. Namun, laporan yang menyangkut sengketa, konflik, dan perkara pertanahan memerlukan proses penelaahan lebih lanjut serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
Dalam menangani persoalan tersebut, ATR/BPN mengedepankan upaya mediasi dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui jalur peradilan.
Ke depan, ATR/BPN juga akan memperkuat koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menindaklanjuti pengaduan yang belum terselesaikan. Upaya ini dilakukan di tengah kendala akses situs pengelolaan pengaduan yang saat ini masih dalam pemeliharaan sistem.
Selain melalui Lapor Mas Wapres, ATR/BPN turut memperluas akses komunikasi publik melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang mulai berjalan sejak 1 Oktober 2026.
Melalui fitur siaran langsung atau live di akun TikTok ATR/BPN, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan sekaligus berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai persoalan pertanahan. Layanan interaktif tersebut dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00–11.00 WIB.
Uunk mengatakan, kehadiran MasNya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” jelasnya.
Rakor tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, dan dihadiri perwakilan kementerian serta lembaga Kabinet Merah Putih.
Dalam kegiatan itu, Uunk turut didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.
Melalui penguatan koordinasi dan perluasan kanal komunikasi, ATR/BPN berupaya memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapat perhatian dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. (*/adv/mei)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












