KALTARANusantaraPARIWARAUtama

ATR/BPN Perkuat Kepastian Hukum Tanah di Pulau Kecil, 87 Pulau Terluar Sudah Bersertipikat

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kawasan perbatasan dan melindungi aset negara di wilayah kepulauan Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong sertipikasi bidang tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar guna memperjelas status penguasaan tanah sekaligus melindungi hak masyarakat.

Direktur Penatagunaan Tanah ATR/BPN, Muhammad Tansri, mengatakan sertipikasi tanah di pulau kecil terluar tidak sebatas penerbitan dokumen kepemilikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penataan kawasan strategis nasional.

“Sertipikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertipikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis,” ujar Muhammad Tansri di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi. Dari jumlah tersebut, 87 pulau telah bersertipikat, sementara pulau lainnya masih dalam proses sertipikasi.

Di sisi lain, pekerjaan sertipikasi bidang tanah di pulau-pulau kecil masih cukup besar. Data Direktorat Penatagunaan Tanah yang dihimpun dari Sistem Informasi Pulau Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat Indonesia memiliki 17.343 pulau. Sebanyak 15.977 pulau tercatat belum memiliki bidang tanah yang bersertipikat, sedangkan 17 pulau lainnya belum teridentifikasi.

Muhammad Tansri menyebutkan, hingga kini sebanyak 1.349 pulau telah memiliki bidang tanah yang bersertipikat. Angka tersebut menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperluas pendaftaran tanah di wilayah kepulauan agar status penguasaannya semakin jelas.

“Saat ini sebanyak 1.349 pulau telah disertipikatkan. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk memastikan kepastian hukum pertanahan di pulau-pulau Indonesia,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sertipikat yang dimaksud bukan merupakan sertipikat atas satu pulau secara keseluruhan, melainkan sertipikat untuk bidang-bidang tanah yang terdapat di pulau tersebut. Pendaftaran tanah ini membantu mengidentifikasi status hukum bidang tanah sekaligus mengurangi potensi sengketa dan klaim dari pihak yang tidak berhak.

Selain memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak, data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memetakan kondisi pertanahan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi konflik serta mendukung penataan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagi masyarakat pesisir, sertipikasi memberikan kepastian atas tanah yang ditempati dan dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sementara bagi negara, pendataan dan pendaftaran bidang tanah menjadi bagian dari upaya menjaga aset serta menata kawasan strategis di wilayah perbatasan.

“Kita harus memastikan pulau-pulau kecil terluar memiliki kepastian hukum dan penataan ruang yang jelas. Jika hak masyarakat terlindungi dan aset negara terjaga, pemanfaatan wilayah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Menjaga pulau terluar berarti menjaga kedaulatan Indonesia,” pungkas Muhammad Tansri. (adv/dim/*)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN