NUSANEWS.CO,ID – JAKARTA. Upaya memperluas pendaftaran tanah sekaligus memperkuat kepastian hukum hak atas tanah terus didorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), pemerintah menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare selama periode 2025–2029 dengan dukungan Bank Dunia.
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendaftaran tanah, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membangun sistem administrasi pertanahan dan tata ruang yang lebih modern, terintegrasi, serta berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan ILASPP merupakan investasi penting dalam memperkuat fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang untuk jangka panjang.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujarnya dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah ini dinilai penting agar data dari berbagai instansi dapat saling terhubung sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Pelaksanaan ILASPP juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalu menegaskan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada target dan dukungan pendanaan, tetapi juga komitmen pemerintah serta efektivitas koordinasi seluruh pihak yang terlibat.
Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui dukungan kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, hingga percepatan proses pengambilan keputusan.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat,” tegasnya.
Melalui program ini, ATR/BPN berharap pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Selain memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah, integrasi sistem juga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan tata ruang yang lebih baik dan menunjang pembangunan nasional.
Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP turut dihadiri Land Tenure Specialist World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice, Willem van der Muur. Hadir pula secara daring dan luring Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*/adv/rif)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000












