NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menindaklanjuti 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres. Capaian tersebut setara dengan 94,67 persen, sementara 15 pengaduan lainnya masih dalam proses penanganan.
Perkembangan penanganan aduan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Uunk seusai mengikuti rapat.
Ia menjelaskan, penanganan pengaduan dilakukan sesuai dengan jenis permasalahan yang disampaikan masyarakat. Aduan terkait standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pertanahan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan agar memperoleh respons dan tindak lanjut.
Sementara itu, pengaduan yang berkaitan dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
Salah satu langkah penyelesaian yang ditempuh ATR/BPN adalah memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui jalur peradilan.
Ke depan, ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk mempercepat penanganan pengaduan yang belum terselesaikan. Upaya tersebut juga dilakukan di tengah kendala akses situs pengelolaan pengaduan yang saat ini masih dalam pemeliharaan sistem.
Selain melalui Lapor Mas Wapres, ATR/BPN juga memperluas akses komunikasi dengan masyarakat melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang diluncurkan sejak 1 Oktober 2026.
Melalui fitur siaran langsung (Live) di TikTok ATR/BPN, masyarakat dapat bertanya dan berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai persoalan pertanahan. Layanan ini hadir setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00–11.00 WIB.
Uunk mengatakan, program MasNya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus berkonsultasi tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan.
Pertanyaan yang disampaikan pun beragam, termasuk dari warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama menetap di luar negeri tetapi masih memiliki aset tanah di Indonesia.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tutur Uunk.
Rakor tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih.
Dalam kegiatan itu, Uunk turut didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry. (adv/*/rif)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












