NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Reforma Agraria bukan sekadar memberikan tanah, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria telah mencapai 4,39 juta hektare sejak 1961 hingga 2026.
Tak hanya itu, sebanyak 11.576 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria telah merasakan manfaat dari penataan aset dan penataan akses.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi dan legalisasi tanah. Tanah yang telah dimiliki masyarakat harus mampu memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” ujar Ossy dalam Simposium Reforma Agraria di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ke depan, pelaksanaan Reforma Agraria juga akan diperkuat melalui kehadiran Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan agraria dari hulu hingga hilir.
Dengan penguatan penataan aset dan akses, Reforma Agraria diharapkan semakin menghadirkan keadilan dalam penguasaan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adv/*/rif)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#ReformaAgraria












