NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA . Pengawasan internal tidak boleh hanya bergerak setelah persoalan terjadi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) didorong memperkuat sistem deteksi dini atau early warning system untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan pelayanan pertanahan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, kepada Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN yang baru, Wahyu Widada, dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut Inspektur Jenderal di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ossy menegaskan, Inspektorat Jenderal (Itjen) memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan tidak cukup hanya berorientasi pada pencarian temuan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Ossy.
Menurutnya, penguatan pengawasan juga harus menyentuh pelaksanaan program strategis nasional ATR/BPN. Di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, hingga penanganan konflik pertanahan.
Ia menekankan, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap program yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Selain memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan mekanisme kerja, pengawasan juga perlu mempertimbangkan kondisi serta tantangan yang dihadapi pegawai di lapangan.
“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga menyampaikan apresiasi kepada Pudji Prasetijanto Hadi atas dedikasinya selama kurang lebih satu setengah tahun mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN, baik sebagai Sekretaris Jenderal maupun Inspektur Jenderal.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah konsistensi Itjen dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang mampu dipertahankan di atas 90 persen.
Selain itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama dua tahun terakhir juga menjadi capaian yang diharapkan dapat terus dilanjutkan.
Ossy berharap, Irjen yang baru dapat menjaga sekaligus meningkatkan capaian tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pergantian kepemimpinan Itjen ATR/BPN ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis dari Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada, yang sebelumnya telah dilantik pada Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta jajaran pegawai Inspektorat Jenderal ATR/BPN. (*/adv/dim)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000












