KALTARANusantaraPARIWARAUtama

UU Reforma Agraria Buka Peluang Koreksi Aset Negara untuk Pulihkan Hak Masyarakat

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Persoalan pencatatan aset negara yang selama ini menjadi kendala dalam penyelesaian konflik pertanahan berpeluang dituntaskan melalui mekanisme pemulihan hak. Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria memberikan landasan bagi pengembalian hak atas tanah kepada masyarakat sepanjang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, mengatakan mekanisme pemulihan hak dapat diterapkan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pencatatan aset dan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah oleh masyarakat.

“Kalau pemulihan, misalnya, masyarakat itu sebenarnya dari nenek moyangnya sudah ada di situ, sudah menguasai, dan sudah dapat dibuktikan oleh lembaga ini. Berarti pencatatan asetnya yang salah. Haknya harus dikembalikan, dipulihkan,” ujar Embun Sari dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, keberadaan UU Pengaturan Reforma Agraria membuka peluang penyelesaian konflik yang sebelumnya terkendala persoalan aset negara, baik berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) maupun aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Embun menjelaskan, ATR/BPN selama ini menghadapi keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan persoalan tanah yang telah tercatat sebagai aset negara. Melalui pengaturan baru tersebut, pemulihan hak dapat dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang memiliki landasan hukum.

“Jadi dengan UU Pengaturan Reforma Agraria ini oleh lembaga dapat dilakukan pemulihan hak atas tanah yang selama ini tidak dapat dilakukan ATR/BPN. Karena, terkait dengan BMN, di mana ATR/BPN tidak memiliki kewenangan,” jelasnya.

Meski demikian, pemulihan hak tidak dapat dilakukan secara otomatis. Masyarakat yang mengajukan pemulihan harus mampu menunjukkan bukti yang dapat diverifikasi melalui pemeriksaan terhadap riwayat penguasaan dan perolehan tanah, dokumen hak, serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam konflik.

Proses penyelesaian juga perlu memperhatikan status objek tanah, termasuk apabila telah tercatat sebagai aset negara atau berada dalam penguasaan instansi pemerintah dan badan usaha. Dengan demikian, koreksi terhadap pencatatan aset dapat dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan.

UU Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat untuk menyelesaikan konflik agraria secara terstruktur dan berkeadilan. Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terbukti memiliki hak atas tanah, mekanisme ini juga diarahkan untuk menjaga kepentingan negara serta memperjelas kewenangan antarlembaga dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Dengan adanya mekanisme pemulihan hak, penyelesaian konflik agraria yang selama ini terhambat persoalan administrasi aset dan kewenangan diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang lebih jelas, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. (*/adv/rif)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN