KANTAH KAB NUNUKAN – JAKARTA. Memasuki 66 tahun perjalanan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat berbagai program strategis untuk memperkuat kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Percepatan tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari pendaftaran dan sertipikasi tanah, pengamanan aset negara, Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk pembangunan, hingga penguatan tata ruang dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan transformasi pelayanan harus berjalan beriringan dengan percepatan program pertanahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Selain transformasi pelayanan, berbagai program strategis di bidang pertanahan juga terus kita akselerasi. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan kontribusi besar terhadap pendaftaran tanah. Hingga saat ini, pendaftaran tanah telah mencapai 129,5 juta bidang, atau meningkat 181% dari tahun 2017 ketika Program PTSL mulai dijalankan,” kata Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, sertipikasi tanah tidak hanya menyasar kepemilikan masyarakat, tetapi juga aset negara, tanah wakaf, dan rumah ibadat. Kepastian hukum tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan sekaligus memastikan tanah dapat dikelola secara tertib.
Hal yang sama juga diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Tiga Juta Rumah. Kepemilikan rumah, kata Nusron, perlu diikuti dengan kepastian hukum atas tanah yang menjadi tempat berdirinya hunian tersebut.
“Harapan kita sederhana tetapi sangat penting, masyarakat tidak hanya memiliki rumah untuk ditempati, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah dan rumah yang dimilikinya,” ujarnya.
Di sisi lain, aspek keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah terus didorong melalui Reforma Agraria. Hingga 2026, program tersebut telah menetapkan redistribusi sebanyak 6.198.538 bidang tanah dengan luas mencapai 4.391.091,68 hektare.
Sementara untuk mendukung pembangunan melalui Program Strategis Nasional (PSN), realisasi pengadaan tanah telah mencapai 74,35 persen, atau sebanyak 158.949 bidang. Dari sisi luasan, realisasinya mencapai 22.635,79 hektare atau 60,15 persen.
Tak hanya berfokus pada tanah, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat tata ruang sebagai instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan agar lebih terencana dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diarahkan turut mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau.
“Hingga saat ini, telah diterbitkan 688 Perda/Perkada/Permen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 577 RDTR di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS),” ungkap Nusron.
Perlindungan terhadap lahan pangan juga menjadi perhatian. Berdasarkan usulan pemerintah daerah, data LP2B secara nasional telah mencapai 87,63 persen, melampaui target 87 persen yang ditetapkan dalam RPJMN 2029.
Meski capaian tersebut telah melampaui target, Nusron menegaskan masih terdapat pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan, terutama memastikan data LP2B terintegrasi ke dalam dokumen rencana tata ruang.
“Namun, pekerjaan kita belum selesai. Seluruh data LP2B tersebut harus segera diintegrasikan secara utuh ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mudah dialihfungsikan,” tegasnya.
Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses integrasi tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan lahan pangan berjalan secara berkelanjutan.
Momentum 66 tahun UUPA pun menjadi pengingat bahwa pembangunan pertanahan tidak hanya berbicara mengenai jumlah tanah yang telah terdaftar, tetapi juga kepastian hukum, pemerataan akses, perlindungan lahan pangan, serta tata ruang yang mampu mengarahkan pembangunan secara berkelanjutan. (*/ADV/MEI)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000












