NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif, menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antar lembaga hukum merupakan kunci utama dalam mencegah dan menekan tindak pidana pertanahan. Pesan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 yang digelar Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (03/12).
Menurut Edward, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, melainkan dari kemampuan sistem dalam mencegah kejahatan sebelum terjadi.
“Sinergitas dan kolaborasi adalah keniscayaan. Fokus kita bukan sekadar mengungkap, tetapi mencegah lahirnya praktik mafia tanah,” tegasnya.
Ia menyebut masih munculnya kasus mafia tanah menunjukkan adanya proses yang keliru di masa lalu. Karena itu, ia mendorong kerja bersama antara ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dan lembaga terkait lainnya.
Sejalan dengan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa upaya memberantas mafia tanah membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antar lembaga.
“Kita perlu kerja sama antara ATR/BPN dengan aparat penegak hukum dan intelijen agar informasi yang didapatkan utuh dan cepat ditindaklanjuti,” kata Nusron.
Rakor yang berlangsung pada 3–5 Desember 2025 ini diikuti para pemangku kebijakan pertanahan serta instansi penegak hukum. Forum ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor dan menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dari mafia tanah. (*/DIM/ADV)
#Kantah Kabupaten Malinau
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn
Facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
YouTube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
Whats
