NUSANEWS.CO.ID – SAMARINDA. DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-45 pada Sabtu, 29 November 2025, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kaltim tersebut, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Syariah Mas’ud, menyampaikan pandangan bertema “Strategi Kaltim di Tengah Badai Krisis Transfer Keuangan Daerah Tahun 2026.”
Dalam pemaparan Fraksi Golkar, APBD 2026 diproyeksikan memiliki total pendapatan sebesar Rp14,20 triliun, terdiri dari, PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,12 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp332,22 miliar. Sementara total belanja daerah direncanakan mencapai Rp15,15 triliun.
Golkar menyoroti penurunan ekstrem dana transfer dari pemerintah pusat, dari rencana awal Rp9,33 triliun menjadi hanya Rp3,13 triliun, atau turun sekitar 66,39 persen. Fraksi Golkar menyebut hal ini sebagai guncangan besar terhadap penyusunan RAPBD 2026.
“Kondisi ini harus menjadi kehati-hatian dan kewaspadaan kita semua. Perlunya penentuan skala prioritas secara ketat dan efektif adalah hal yang tak terhindarkan,” ujar Syariah Mas’ud dalam penyampaiannya.
Meski dana transfer merosot tajam, Fraksi Golkar menilai kemandirian fiskal daerah justru meningkat menjadi sekitar 75,70 persen karena besarnya komposisi PAD. Namun secara kumulatif, kapasitas fiskal daerah tetap menurun akibat hilangnya sebagian besar dana transfer.
Golkar meminta pemerintah provinsi terus mengoptimalkan PAD sesuai kewenangan yang ada, agar ketergantungan terhadap transfer pusat semakin berkurang.
Fraksi Golkar juga menekankan agar meski fiskal melemah, Pemerintah Provinsi tetap menjamin pemenuhan belanja wajib dan mengikat, belanja mandatori, belanja Standar Pelayanan Minimal, dan belanja prioritas, termasuk program Gratispol.
Golkar menilai sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, ekonomi hijau, manufaktur, serta sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan kelautan harus tetap menjadi fokus.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Provinsi memperkuat kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim agar meningkatkan kontribusi melalui program CSR/TJSL.
Selain itu, Golkar mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik Pemprov, DPRD, maupun masyarakat Kaltim—bersatu memperjuangkan keadilan fiskal ke pemerintah pusat.
“Potensi dan kontribusi Kaltim terhadap negara sangat besar. Karena itu, hak-hak fiskal Kaltim harus diperjuangkan sesuai azas keadilan,” tegas Syariah Mas’ud.
Di akhir pandangan umum, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi karena penurunan penerimaan daerah hanya terjadi pada pos transfer, sementara komponen PAD tidak mengalami penurunan. (ME)
