SENDAWAR – Kunjungan kerja Penjabat Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran Pemprov Kaltim yang juga dibersamai anggota DPR RI dapil Kaltm Syarifah Suraidah, anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta anggota ke wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu pada 13-16 Januari 2025 telah rampung.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan kunjungan kerja ini adalah perjalanan kolaboratif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, untuk melihat kondisi riil di lapangan, apa yang dirasakan masyarakat terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan seorang Akmal Malik selama kunjungan kerja ke wilayah tengah Provinsi Kaltim ini. Diantaranya terkait dengan infrastruktur jalan, ketahanan pangan, serta program strategis pemerintah kabupaten yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Terkait infrastruktur jalan, Akmal Malik mengatakan informasi dari Sekda Provinsi Kaltim dan Kepala Dinas PUPR Pera Provinsi Kaltim, bahwasanya kondisi jalan provinsi saat ini masih sekitar 82 persen untuk kondisi mantap. Yang artinya masih ada kurang lebih 18 persen dengan status kurang mantap. Untuk tahun anggaran 2025 ini Pemprov kaltim sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk meningkatkan kondisi jalan menjadi mantap. Dan juga ada kurang lebih Rp50 miliar yang sudah disiapkan.
“Tentunya uang itu tidak akan cukup. Untuk itu kita mengajak teman-teman dari DPR RI dan DPD RI dapil Kaltim untuk berkolaborasi agar bisa mendukung kapasitas fiskal kita yang terbatas itu. Kita tahu pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan, tapi kita juga tahu ada sektor-sektor lain yang harus kita biayai, seperti pangan dan sebagainya. Kami melihat sebuah realita tantangan kedepan adalah mencoba untuk menggandeng semua pihak agar dukungan untuk pembiayaan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi semata, tetapi juga kabupaten dan juga pemerintah pusat,” kata Akmal Malik.
Karena itu, ujar Akmal, kunjungan kerja ini disebut perjalanan kolaboratif, karena hampir semua perangkat daerah ikut serta, ada Disependagkop dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan BPBD.
“Jadi bantuan yang diberikan adalah bantuan yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Kemarin kita memberikan bantuan kepada pokdarwis, kelompok tani, sekolah dan lainnya. Itu memang sudah dialokasikan sebelumnya, kita tinggal bnergerak menyerahkannya, sekaligus melihat kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim untuk melaksanakan simulasi makan bergizi gratis di beberapa kabupaten.
“Sebenaranya kita ingin membantu tapi kita juga harus memiliki petunjuk teknis dari pusat. Kita tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk makan bergizi gratis, karena memang tidak ada nomenklaturnya dalam APBD kita. Tapi jika seandainya dari pusat mengatakan daerah bisa mengalokasikan, maka kita alokasikan, walaupun sesungguhnya itu program nasional yang dibiayai oleh APBN. Dan sebagai bentuk dukungan kita terhadap program nasional, maka kita memulai dengan melakukan uji coba,” jelasnya.
Pada kunjungan kerja ini, salah satu program yang menjadi perhatian Akmal Malik adalah pembangunan bandara di Ujoh Bilang, Mahakam Ulu. Dari peninjauan lahan lokasi pembangunan bandara tersebut, Akmal melihat progres baru sekitar 750 meter untuk landasan, artinya masih masuk kategori bandara perintis. Tetapi pembangunan jalan akses menuju bandara sudah dibangun, tinggal membangun apron dan parkir pesawat, serta runway-nya.
“Tadi kita minta Pemkab Mahulu untuk fokus membangun runway, agar pesawat bisa landing. Karena ini lebih penting. Bandara ini penting sekali bagi Mahakam Ulu sebagai daerah remote. Apalagi kita membutuhkan membangun jalan sepanjang 145 kilometer. Dan itu bukan hal yang mudah. Kalau misalkan kita bangun dengan konstruksi rigid pavement, itu 1 kilometer kurang lebih butuh Rp9 miliar, jadi hampir Rp2 triliun yang dibutuhkan untuk membangun jalan itu bisa selesai. Dan itu bukan jumlah yang sedikit, dan kita berharap bantuan dari pemerintah pusat, urai Akmal.
“Kami bersama jajaran Pemprov Kaltim, meyakini pendekatan-pendekatan kolaboratif, kebersamaan, membangun komunikasi dengan kabupaten/kota, serta mengajak para wakil-wakil rakyat dari Kaltim, untuk ikut bersama-sama membaca apa yang ada di daerah kita, kemudian kita berharap, kemudian kita beraksi bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah kita,” pungkas Akmal Malik. (yans/adpimprovkaltim)
