NUSANEWS.CO.ID – PASER. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Syahariah Mas’ud, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 3 Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, guna meninjau langsung kondisi pembangunan gedung sekolah yang mangkrak sekaligus menyerap aspirasi pihak sekolah terkait keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah pedalaman.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya sektor pendidikan. Dalam kunjungan itu, Hj. Syahariah Mas’ud meninjau langsung bangunan sekolah lama yang masih digunakan siswa untuk belajar, meski kondisinya sudah tidak layak. Ruang belajar yang bocor, bangunan kantor yang sudah reot, bahkan dinding bangunan pun sudah banyak yang jabuk atau tidak layak.
Pembangunan gedung baru SMAN 3 Longikis sebelumnya dianggarkan sebesar Rp24,9 miliar melalui APBD Kaltim Tahun 2025, namun hingga kini belum dapat dilanjutkan. Proyek tersebut terhenti setelah kontraktor pelaksana dinilai tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan, sehingga kontrak terpaksa diputus.
Kunjungan Hj. Syahariah Mas’ud diterima oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kabupaten Paser, Ardiansyah, bersama Kepala SMAN 3 Longikis, Jemael, serta jajaran guru.
Kepala SMAN 3 Longikis, Jemael, memaparkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi sekolah. Ia menyebutkan bahwa kondisi gedung lama sangat memprihatinkan. Saat hujan turun, ruang kelas kerap bocor karena struktur penopang atap yang sudah melemah. Selain itu, akses jalan menuju sekolah juga rusak dan menyulitkan aktivitas guru maupun siswa.
“Setiap hujan, kelas selalu bocor. Anak-anak tetap belajar dengan kondisi yang serba terbatas. Harapan kami, pada tahun 2026 sudah ada progres pembangunan, minimal dua gedung dulu, ruang belajar dan perkantoran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan sebelumnya terhenti karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan berbagai alasan, mulai dari faktor cuaca hingga kondisi lokasi pembangunan yang sulit dijangkau. “Akhirnya kontrak diputus. Informasinya pembangunan akan digeser ke anggaran 2027, namun kami berharap bisa dipercepat melalui anggaran perubahan 2026,” tambahnya.
Selain persoalan bangunan, Jemael juga mengungkapkan keterbatasan dana operasional sekolah. Minimnya dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) membuat sekolah kesulitan membiayai seluruh kegiatan pendidikan, bahkan berdampak pada pembayaran guru honorer. “Dana BOS sangat terbatas. Ada guru honorer yang belum bisa kami bayarkan secara maksimal, padahal mereka tetap mengajar demi anak-anak,” ungkapnya.
Saat ini, SMAN 3 Longikis memiliki 160 siswa dari kelas X hingga XII, dengan komposisi tenaga pendidik dan kependidikan terdiri dari 1 PNS, 12 guru PPPK, 7 guru honorer, serta 3 tenaga tata usaha.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kabupaten Paser, Ardiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi sekolah dan berupaya mencari solusi meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga menyampaikan usulan kebijakan agar guru yang bertugas di wilayah pedalaman mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. “Kami berharap ada insentif khusus bagi guru-guru di pedalaman, seperti halnya dokter spesialis, agar pemerataan guru bisa terwujud dan mereka mau ditempatkan di pelosok Kabupaten Paser,” katanya.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Hj. Syahariah Mas’ud menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi siswa SMAN 3 Longikis yang harus belajar di tengah keterbatasan fasilitas. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan persoalan pendidikan di daerah pemilihannya mendapat perhatian serius.
“Saya datang langsung karena ingin mengetahui apa saja masalah dan kendalanya. Ini daerah pemilihan saya dan tentu menjadi tanggung jawab moral saya untuk memperjuangkannya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan SMAN 3 Longikis akan menjadi salah satu fokus yang akan ia kawal di DPRD Kaltim, terutama agar dapat dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun 2026, sehingga siswa tidak perlu menunggu terlalu lama hingga 2027.
Hj. Syahariah Mas’ud juga menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap proyek-proyek yang menggunakan APBD, agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan tidak kembali mangkrak.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan. Anak-anak di pedalaman tidak boleh tertinggal hanya karena keterbatasan fasilitas,” pungkasnya. (me)
