NUSANEWS.CO.ID – JAYAPURA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat adat Papua melalui sertipikasi tanah ulayat. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar program administratif, melainkan wujud nyata harmonisasi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional.
“Ini namanya sinergi hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Hukum pertanahan berjalan, hukum adat terlindungi, dan tercipta harmoni,” ujar Menteri Nusron saat membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/11/2025).
Di hadapan masyarakat adat yang hadir, Menteri Nusron menekankan bahwa pendaftaran tanah ulayat bukanlah upaya negara untuk mengambil alih kewenangan adat. Justru sebaliknya, pencatatan dilakukan agar hak masyarakat adat tercatat jelas dan terlindungi dari potensi sengketa.
“Negara mengakui hak komunal masyarakat adat. Dicatatkan supaya negara paham dan mengerti bahwa ini milik adat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian ATR/BPN bersama Universitas Cenderawasih, terdapat 427 bidang tanah ulayat yang berpotensi masuk program sertipikasi. Sosialisasi ini juga diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat adat sehingga mereka bersedia mendaftarkan tanah ulayatnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Ia menekankan bahwa tanah bagi masyarakat Papua memiliki makna jauh lebih dalam dari sekadar nilai ekonomi.
“Tanah itu identitas, harga diri, dan jati diri. Harus mendapatkan penghargaan dan keadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menyatakan bahwa pengadministrasian tanah ulayat adalah bagian penting dalam memperkuat implementasi otonomi khusus.
“Ini bagian dari afirmasi bagi orang asli Papua, agar hak-hak dasar mereka terus dijaga dan dihormati,” katanya.
Mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini antara lain Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah dan Tanah Ulayat Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Papua Roy Eduard Fabian Wayoi. Hadir pula para pimpinan daerah tingkat II se-Papua dan unsur Forkopimda Provinsi Papua. (*/me/ADV)
#kantah kota tarakan
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
