NUSANEWS.CO.ID- JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan asesmen kompetensi yang dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan di Indonesia.
Menurut Nusron, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari profesionalisme aparatur. Oleh karena itu, pelatihan dan asesmen harus dirancang secara terstruktur dan tepat sasaran.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah terstruktur mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, pengetahuan, hingga sikap pelayanan aparatur,” ujar Nusron saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menekankan bahwa pelatihan tidak boleh hanya bersifat formalitas untuk memperoleh sertifikat. Dampak nyata di lapangan harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pelatihan tersebut.
“Jangan sampai ikut pelatihan, lulus, dapat sertifikat, tapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, berarti yang perlu dievaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau tempat pelatihannya,” tegasnya.
Selain itu, Nusron juga menyoroti pentingnya validitas sertifikasi kompetensi. Ia meminta adanya pengecekan mendalam jika ditemukan ketidaksesuaian antara hasil ujian dengan praktik kerja di lapangan.
“Kalau ujiannya bagus, tapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu kita cek,” katanya.
Menteri Nusron juga mendorong agar pelatihan-pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai efektif dapat kembali diaktifkan pada tahun 2026. Pelatihan tersebut diharapkan mencakup hingga petugas hukum agar memiliki kesiapan kompetensi dan sertifikasi yang memadai.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN Agustyarsyah menyampaikan bahwa berbagai program pelatihan telah dijadwalkan pada tahun 2026. Namun, efektivitas pelatihan sangat bergantung pada umpan balik dari kantor wilayah.
“Kami membutuhkan feedback dari Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan. Ini penting untuk mengevaluasi apakah implementasi pelatihan berjalan baik atau masih perlu penyempurnaan, termasuk dari sisi kurikulum,” jelas Agustyarsyah.
Ia menambahkan, masukan dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum pelatihan tahun 2026 agar pelaksanaannya lebih tepat waktu dan berdampak nyata.
Rapat pimpinan tersebut diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya yang mengikuti secara daring. (*/ME/ADV)
#KantahKabupatenBulungan
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000 buatkan berita versi media online
