SAMARINDA – MENOLAK Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim turun ke jalan, Senin (17/2).
Dipusatkan di depan kantor DPRD Kaltim Karang Paci, mereka berorasi menolak Inpres tersebut, ditambah dua tuntutan lainnya yakni penolakan terhadap revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan program makan bergizi gratis.
Dalam keterangan pers-nya mereka menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah melakukan penyimpangan serius dari amanat konstitusi, yang mereka anggap berkaitan dengan diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Demonstrasi dimulai pukul 12.00 Wita, dan mahasiswa tiba di kantor DPRD Kaltim sekitar pukul 15.00 Wita, dilanjutkan dengan orasi penolakan terhadap situasi pendidikan yang dianggap mengkhawatirkan masa depan generasi muda.
“Bahwasanya sistem ini perlu diperbaiki, evaluasi total!” tegas Narahubung Aksi, Andi Mauliana Muzakkir saat diwawancarai di lokasi aksi.
Komitmen pemerintah untuk melakukan efisiensi bahkan dianggap dapat mengorbankan pendidikan masyarakat. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hal utama yang perlu dilakukan oleh negara.
Mereka juga menduga adanya siasat pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memuluskan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Serta makan bergizi gratis nyatanya tidak merata untuk target awalnya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Apakah dengan efisiensi anggaran ini, efisien? Bagaimana berjalannya semua kementerian, dan masyarakat Indonesia,” jelas Mauliana.
Massa aksi bertahan hingga pukul 18.00 Wita, sehingga aparat kepolisian terpaksa mendorong mundur mahasiswa dengan water canon. Kericuhanpun sempat terjadi meski tidak lama.(*/me)
