NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Menjelang akhir tahun 2025, kinerja penerimaan negara di sektor pertanahan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,63 triliun, atau 82,12% dari target tahun 2025 sebesar Rp3,21 triliun. Hal tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang PNBP di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (17/11/2025).
“Target ini disusun berdasarkan potensi layanan pertanahan dan tata ruang, serta didukung optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan,” jelasnya.
Dalu juga memaparkan tren positif yang terlihat dari perbandingan capaian PNBP tahun 2024 dan 2025. Salah satu aspek dengan peningkatan signifikan ialah Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, yang pada 2025 tercatat mencapai Rp750,15 miliar, meningkat dari Rp642,13 miliar pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, grafik peningkatan ini menegaskan bahwa layanan digital dan penyederhanaan prosedur di Kementerian ATR/BPN telah berkontribusi pada efisiensi serta kenaikan penerimaan negara.
Melihat dinamika capaian yang terus berkembang, Kementerian ATR/BPN berencana melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi PNBP. Regulasi yang akan diperbarui di antaranya:
-
PP Nomor 128 Tahun 2015,
-
PMK Nomor 143/PMK.02/2021,
-
PMK Nomor 180/PMK.02/2021.
Sementara itu, PMO Nomor 98 Tahun 2024 menjadi satu-satunya regulasi yang tidak termasuk dalam daftar revisi.
Dalu menambahkan bahwa layanan PNBP saat ini mencakup beberapa kelompok, antara lain layanan pertanahan dan pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, serta pelatihan teknis pertanahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin rapat, memberikan apresiasi atas capaian PNBP Kementerian ATR/BPN yang terus menunjukkan tren positif sejak 2020.
“Dari target Rp3,2 triliun, semoga pada Desember 2025 segera tercapai. Penyesuaian tarif PNBP perlu dilakukan, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Rapat turut dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang mengikuti proses evaluasi secara langsung. (*/ME)
#ATR/BPN Kaltara
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
