NUSANEWS.CO.ID – SAMARINDA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa anggaran Program Gratispol Pendidikan telah siap disalurkan. Kini, bola ada di tangan perguruan tinggi. Pemprov Kaltim meminta seluruh kampus segera menuntaskan kelengkapan data mahasiswa agar penyaluran bantuan biaya pendidikan tidak terhambat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Gratispol Pendidikan yang digelar oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim bersama 52 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan Timur, bertempat di Ruang Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Hj Dasmiah, menegaskan bahwa anggaran Gratispol telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga tidak ada kendala dari sisi pendanaan. Namun, penyaluran bantuan akan diprioritaskan bagi perguruan tinggi yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi. “Dananya sudah ada. Kampus yang datanya lengkap akan kami dahulukan. Yang belum lengkap sementara kami tinggalkan dulu, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegas Dasmiah.
Ia menjelaskan, Program Gratispol Pendidikan saat ini telah menjangkau sekitar 80 persen perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Program ini mencakup hampir seluruh kampus, baik negeri maupun swasta, dengan tujuan meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa. Pemprov Kaltim juga meminta perguruan tinggi segera melakukan pengembalian (refund) biaya pendidikan kepada mahasiswa yang telah membayar namun telah ditetapkan sebagai penerima Gratispol.
“Kami bahkan mendapat tuntutan dari LBH Samarinda terkait mahasiswa yang belum mendapatkan Gratispol. Karena itu, kami minta kampus ikut menjelaskan secara terbuka apa kendalanya,” ujarnya.
Seluruh perguruan tinggi diwajibkan menyerahkan data lengkap mahasiswa penerima Gratispol paling lambat 10 Februari 2026. Data tersebut akan digunakan untuk proses verifikasi ulang guna memastikan mahasiswa yang diusulkan benar-benar memenuhi ketentuan program. “Yang paling tahu kondisi mahasiswa itu kampusnya, bukan Pemprov. Maka verifikasi kami kembalikan ke perguruan tinggi, baik untuk SK yang sudah maupun yang belum diproses,” jelas Dasmiah.
Ia juga mengingatkan agar perguruan tinggi aktif mengimbau mahasiswa mengisi tautan pendaftaran Gratispol Pendidikan. Untuk mahasiswa baru, proses pencairan telah selesai dan dana akan segera ditransfer ke kampus. Sementara itu, mahasiswa semester 4, 6, dan 8 masih menunggu verifikasi data kependudukan di Dukcapil. “Begitu verifikasi Dukcapil rampung, SK langsung diterbitkan dan dana ditransfer. Kami pastikan kesalahan sebelumnya tidak terulang,” tambahnya.
Jika masih ditemukan kendala, Dasmiah meminta kampus menyampaikan nama mahasiswa secara rinci agar dapat segera ditindaklanjuti bersama.
Sementara itu, Ketua Tim Pengelola Program Gratispol (TP2G), Prof. Bohari Yusuf, mengingatkan agar tidak ada satu pun mahasiswa yang terlewat dari program tersebut. “Jangan sampai ada mahasiswa yang kelewat. Dananya cukup. Fokus Gubernur adalah mahasiswa daerah. Kebutuhan sudah dihitung, jadi tidak mungkin kekurangan anggaran,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kaltim berharap sinergi dengan seluruh perguruan tinggi semakin solid, sehingga Program Gratispol Pendidikan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa Kalimantan Timur. (dim)
