KALTARANusantaraPARIWARAUtama

ATR/BPN Selesaikan 35.294 Kasus Pertanahan, Penanganan Mafia Tanah Terus Diperkuat

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dari lebih 58.000 kasus yang masuk selama hampir 12 tahun terakhir. Capaian hingga 3 November 2026 tersebut setara dengan 60 persen dari total kasus yang tercatat.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, khusus sepanjang 2026, ATR/BPN telah menuntaskan 1.164 kasus. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 21.000 kasus sisa tahun sebelumnya serta 3.392 kasus baru yang masuk selama tahun ini.

Penanganan kasus pertanahan oleh ATR/BPN terbagi dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Klasifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

Sengketa merupakan perselisihan tanah antarindividu, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik memiliki kecenderungan atau telah menimbulkan dampak luas. Adapun perkara merupakan perselisihan pertanahan yang penyelesaian dan penanganannya dilakukan melalui lembaga peradilan.

Selain penyelesaian kasus, ATR/BPN juga mencatat capaian dalam penanganan tindak pidana pertanahan, khususnya penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, upaya penanganan tersebut berhasil menyelamatkan aset dengan nilai sekitar Rp5,286 triliun.

Meski nilai aset yang diselamatkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp23 triliun, kinerja penanganan Target Operasi justru mengalami peningkatan.

Pada 2025, ATR/BPN menangani 102 TO, sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 120 TO. Dari total tersebut, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan hingga tahun ini, jauh meningkat dibandingkan 10 TO pada tahun sebelumnya.

Peningkatan penyelesaian Target Operasi tersebut menjadi salah satu indikator penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pertanahan, sekaligus perlindungan terhadap aset negara maupun masyarakat. (*/adv/rif))

#kantahkabbulungan

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia