KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Menteri Nusron Dorong Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Fokus Penanganan Pidana Pertanahan

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus melindungi lahan pertanian.

Hal tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh hanya berfokus pada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup penyalahgunaan pemanfaatan tanah (land use).

Nusron mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang, termasuk alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan dan industri.

“Kalau tidak ada bahasan masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor,” tegasnya.

Selain itu, Nusron merekomendasikan agar rakor pencegahan tindak pidana pertanahan dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaannya perlu melibatkan kepala desa, perangkat desa, Kantor Pertanahan, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah.

Ia menilai, pencegahan harus dimulai dari tingkat desa karena aparat setempat lebih memahami sejarah, kondisi, serta persoalan tanah di wilayahnya. Edukasi administrasi pertanahan kepada perangkat desa juga dinilai penting untuk meminimalkan potensi sengketa dan tindak pidana.

“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, Kapolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” ujarnya.

Nusron juga meminta jajaran Kantor Wilayah BPN, kepolisian, dan kejaksaan memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah agar pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan berjalan lebih efektif.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan tambahan tindak pidana pertanahan. (*/adv/dim)

#kantahkabbulungan

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN