NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Upaya pemerintah melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan menunjukkan hasil positif. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen per 10 November 2026. Capaian ini melampaui target minimal pemerintah sebesar 87 persen.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perkembangan Penetapan LP2B dalam Lahan Baku Sawah (LBS) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita lindungi sawah barunya,” ujar Nusron.
Capaian tersebut ditopang perkembangan penetapan LP2B di daerah. Tercatat sebanyak 110 kabupaten/kota telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan LP2B. Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Selain itu, sebanyak 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal. Dua kabupaten/kota lainnya masih dalam proses kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, sedangkan 11 kabupaten/kota tengah menyelesaikan berita acara kesepakatan di tingkat daerah.
Meski target nasional telah terlampaui, pemerataan capaian masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Nusron mengungkapkan, terdapat tiga provinsi yang realisasi penetapan LP2B-nya belum mencapai batas minimal 87 persen.
Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten sebesar 84,73 persen, dan Papua sebesar 78,02 persen.
Menurut Nusron, kondisi geografis dan karakteristik penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian di masing-masing wilayah. Di Riau, misalnya, penggunaan lahan masih didominasi perkebunan. Sementara di Banten, kontribusi Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95 persen belum mampu mendongkrak angka agregat provinsi hingga memenuhi target nasional.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Untuk memastikan lahan yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat landasan regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Dalam Pasal 81 aturan tersebut, pemerintah daerah dimungkinkan melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Ketentuan ini dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B dalam dokumen tata ruang daerah.
Nusron menegaskan, pemerintah daerah perlu segera mengintegrasikan LP2B yang telah ditetapkan ke dalam revisi RTRW. Langkah ini penting agar lahan pertanian yang telah masuk dalam kawasan perlindungan tidak mudah dialihfungsikan.
“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerima laporan sekaligus menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen. Pemerintah juga menyepakati perlunya sinkronisasi data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) agar terintegrasi dalam satu peta.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan itu, Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono. (*/adv/dim)
#kantahkabbulungan
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












