NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah tegas terhadap 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 11 perusahaan tersebut dikelompokkan ke dalam lima klaster penertiban, mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh HGU hingga evaluasi perizinan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pengelompokan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya luas lahan yang terbakar, riwayat kejadian kebakaran, ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, kepatuhan terhadap kewajiban pemegang hak, serta status perizinan perusahaan.
Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron.
Pada klaster pertama, ATR/BPN merekomendasikan pembatalan seluruh HGU milik tiga perusahaan. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah pelanggaran dan kondisi di lapangan, termasuk luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
Sementara itu, klaster kedua menyasar PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan ini telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, tanah tersebut dipastikan kembali diambil alih oleh negara.
Berbeda dengan dua klaster sebelumnya, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Ketiganya yakni PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, Nusron merekomendasikan evaluasi terhadap IUP yang dimiliki perusahaan dengan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Menurutnya, evaluasi diperlukan karena perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kebakaran berulang, belum memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang memadai, serta belum aktif menjalankan kegiatan perkebunan meskipun telah mengantongi izin usaha.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terangnya.
Adapun klaster keempat meliputi PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Untuk perusahaan ini, ATR/BPN merekomendasikan pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen.
Sedangkan klaster kelima mencakup PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiga perusahaan tersebut masih dalam tahap pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.
Nusron menyebut, tim masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan sekaligus mencocokkan dan mengukur data terkait kondisi lahan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan rekomendasi penertiban.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkasnya. (adv/*/dim)
#kantahkabbulungan
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












