NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Tingginya angka kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2026 mendorong pemerintah memperkuat penataan ruang berbasis mitigasi risiko. Perencanaan pembangunan wilayah kini dituntut tidak hanya memperhatikan kebutuhan pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat, daya dukung lingkungan, serta potensi ancaman bencana.
Berdasarkan data hingga 6 November 2026, Indonesia tercatat mengalami 2.304 kejadian bencana. Sebanyak 94,27 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi dan 5,73 persen bencana geologi. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang mendominasi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2026 melalui talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penataan ruang memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ancaman, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan berlangsung di kawasan yang aman.
“Tingginya jumlah bencana menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujarnya.
Ia menegaskan, penataan ruang tidak sekadar menentukan lokasi yang dapat dibangun, tetapi juga memastikan setiap aktivitas pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah, daya dukung lingkungan, dan tingkat risiko bencana. Dengan demikian, pembangunan tidak justru memperbesar kerentanan suatu kawasan.
Penguatan pendekatan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa aspek kebencanaan telah menjadi bagian penting dalam penyusunan RTR. Identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara konsisten agar pembangunan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.
Suyus juga menyoroti perubahan mekanisme penyesuaian tata ruang melalui PP Nomor 34 Tahun 2026. Jika sebelumnya perubahan tata ruang dilakukan dalam siklus lima tahunan, kini penyesuaian dapat dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan tertentu.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menekankan bahwa tata ruang harus menjadi acuan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Menurutnya, perencanaan tata ruang tidak hanya berfungsi untuk mitigasi sebelum bencana, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” kata Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Melalui momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026, ATR/BPN mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata ruang berkelanjutan.
Penataan ruang yang memperhitungkan risiko bencana diharapkan dapat menjadi fondasi pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. (*/ADV/rif)
#kantah_kabmalinau
KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












