KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Indonesia Dilanda 2.304 Bencana, ATR/BPN Dorong Tata Ruang Berbasis Mitigasi Risiko

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Ancaman bencana yang terus membayangi Indonesia menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk lebih cermat dalam merencanakan pembangunan wilayah. Sepanjang 2026 hingga 6 November, tercatat 2.304 kejadian bencana. Kondisi ini mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat penataan ruang berbasis mitigasi risiko demi melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pesan tersebut mengemuka dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” yang digelar Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan tingginya angka kejadian bencana menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penataan ruang memiliki peran strategis untuk mengidentifikasi potensi ancaman, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan berlangsung di kawasan yang aman.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu.

Berdasarkan data kejadian bencana selama 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya bencana geologi. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang mendominasi.

Dalu menegaskan, penataan ruang tidak boleh sekadar mengatur lokasi pembangunan, tetapi juga harus memastikan kesesuaian antara aktivitas pembangunan, tingkat risiko bencana, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, pembangunan tidak justru memperbesar kerentanan suatu wilayah.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa aspek kebencanaan telah menjadi bagian penting dalam penyusunan RTR. Identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara konsisten agar pembangunan tidak menimbulkan risiko baru. Ia juga menyebut PP Nomor 34 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian rencana tata ruang melalui mekanisme perubahan parsial.

“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” jelas Suyus.

Pentingnya tata ruang dalam penanggulangan bencana juga disoroti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono. Dalam pidatonya yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, ia menekankan bahwa tata ruang harus menjadi acuan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Mulai dari menentukan kawasan aman, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian saat bencana, hingga menjadi dasar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.

Melalui momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026, Kementerian ATR/BPN berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan.

Dengan perencanaan wilayah yang memperhitungkan ancaman bencana dan perubahan iklim, pembangunan diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. (ADV/*/DIM)

#kantah_kabbulungan

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN