NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Konsistensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam keterbukaan informasi publik kembali diuji. Setelah lima tahun berturut-turut meraih predikat Informatif, kementerian ini menargetkan mampu mempertahankan capaian tertinggi tersebut dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026.
Uji publik yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026), menjadi tahapan akhir penilaian keterbukaan informasi terhadap badan publik yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya maksimal untuk mempertahankan predikat Informatif.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy usai mengikuti uji publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan tepercaya.
Namun, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seluruh data dapat dipublikasikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik harus mampu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses masyarakat, termasuk dasar hukum apabila terdapat informasi yang tidak dapat dibuka.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tuturnya.
Ossy menilai keterbukaan informasi, khususnya mengenai layanan pertanahan dan tata ruang, dapat membantu masyarakat memahami hak, prosedur, hingga mekanisme pelayanan yang tersedia.
Upaya tersebut juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Kementerian ATR/BPN terus menghadirkan inovasi untuk memberikan kemudahan sekaligus kepastian waktu penyelesaian layanan kepada masyarakat.
Di antaranya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini ditargetkan selesai dalam 10 hari. Selain itu, terdapat layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran. (*/ADV/DIM)
#kantah_kabbulungan
#KementerianATRBPN \#MelayaniProfesionalTerpercaya \#MajuDanModern \#MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional  X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/  Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN  Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












