NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi dalam penilaian yang dilakukan Komisi Informasi Pusat. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN tercatat konsisten meraih predikat tersebut melalui upaya peningkatan transparansi dan pengelolaan informasi publik.
Ossy mengatakan, capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, pihaknya berharap prestasi tersebut dapat kembali dipertahankan dalam penilaian tahun ini.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy usai mengikuti kegiatan.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Menurut Ossy, keterbukaan informasi bukan berarti seluruh data dapat dipublikasikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dan informasi tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, badan publik harus mampu menjelaskan secara terbuka informasi yang dapat diakses masyarakat, sekaligus memberikan alasan hukum apabila terdapat informasi yang tidak dapat dipublikasikan.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tuturnya.
Keterbukaan informasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, persyaratan, prosedur, serta mekanisme pelayanan pertanahan. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat mengurus kebutuhan pertanahan secara lebih jelas dan memperoleh kepastian layanan.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN terus mengembangkan inovasi pelayanan, di antaranya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang dapat diselesaikan dalam 10 hari. Selain itu, terdapat layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian paling lama 12 hari hingga penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT).
Ossy menegaskan, keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan. Informasi mengenai layanan pertanahan dan tata ruang yang disampaikan secara transparan diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat.
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran. (*/ADV/DIM)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












